Pages

Search This Blog

Loading...

Friday, 28 November 2008

In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical Engineer

Al-Jazari(1136-1206) was an important Arab Muslim scholar. He was an inventor and mechanical engineer who gained fame and glory with his famous book of mechanics, Al-Jami `bayn al-`ilm wa 'l-`amal al-nafi `fi sina `at al-hiyal (A Compendium on the Theory and Useful Practice of the Mechanical Arts), the most significant treatise of the Islamic tradition of mechanical engineering and a ground breaking work in the history of technology.

Al-Jazari's greatest treatise has always aroused great interest from historians of technology and historians of art. Indeed, alongside his accomplishments as an inventor and engineer, al-Jazariwas also an accomplished artist. The surviving manuscripts of his book provide detailed instructions for all of his inventions and illustrate them using miniature paintings, a medieval style of Islamic art, to make it possible for a reader to reconstruct his inventions.

The historian Lynn White who writes: "Segmental gears first clearly appear in al-Jazari, in the West they emerge in Giovanni de Dondi's astronomical clock finished in 1364, and only with the great Sienese engineer Francesco di Giorgio (1501) did they enter the general vocabulary of European machine design

Some 800 years in the past, in 1206, a brilliant Muslim scholar died: Badi` al-Zaman Abu al-‘Izz ibn Isma`il ibn al-Razzaz al-Jazari. He was one of the most important inventors and mechanical engineers in the history of technology. His magnum opus book of mechanics, the famous Al-Jami` bayn al-`ilm wa 'l-`amal al-nafi` fi sina`at al-hiyal (A Compendium on the Theory and Useful Practice of the Mechanical Arts) was the most significant treatise of the Islamic tradition of mechanical engineering and a ground breaking work in the history of mechanics.

Al-Jazari's achievements in the history of mechanical engineering


Figure 2: Drawing of al-Jazari's "Elephant Clock" depicted by Fakhr ibn 'Abd al-Latif on a leaf. Source: The The Metropolitan Museum of Art in New Yourk. Online at: http://www.metmuseum.org/toah/ho/07/wae/ho_57.51.23.htm

Al-Jazari's book deals with a whole range of devices and machines, with a multiplicity of purposes. What they have in common is the considerable degree of engineering skill required for their manufacture, and the use of delicate mechanisms and sensitive control systems. Many of the ideas employed in the construction of ingenious devices were useful in the later development of mechanical technology.

The American pioneer historian of science George Sarton says about the special status of al-Jazari's book in the history of science and technology: "this treatise is the most elaborate of its kind and may be considered the climax of this line of Moslem achievement [6]." Donald R. Hill concludes also that "until modern times there is no other document, from any cultural area, that provides a comparable wealth of instructions for the design, manufacture and assembly of machines."

Al-Jazariinherited the knowledge of his predecessors, but he improved on their designs and added devices of his own invention. The merit of his book is that it was the only book to discuss such a large variety of devices and to present them with text, illustrations and dimensions so that a skilled craftsman is able to construct any device on the basis of al-Jazari's description. This is why several of his inventions were reproduced, from the monumental water clock created for the World of Islam Festival in 1976, until the huge "Elephant clock" that stands 8 meters high in the "India" court at the Ibn Battuta shopping mall in Dubai and the recreation by FSTC scholars in Manchester of 3D-model animations of some machines of al-Jazari, such as the reciprocating pump with a water wheel as the drive source. The recreated machines as well as their animated models proved to be real machines, working perfectly well, and far from being just toys described in al-Jazari's book, as some historians have assumed erroneously.

1- Source refer to http://muslimheritage.com/topics/default.cfm
2- http://muslimheritage.com/
3-http://www.history-science-technology.com/

Monday, 3 November 2008

Perang Salib

Perang keagamaan antara umat Kristin Eropa dan umat Islam Asia selama hampir dua abad (1096-1291) dikenal dengan nama Perang Salib. Perang itu terjadi sebagai reaksi umat Kristin terhadap umat Islam.

Sejak tahun 632, sejumlah kota penting dan tempat suci umat Kristin dikuasai oleh umat Islam. Akibatnya, umat Kristin merasa terganggu ketika hendak berziarah ke kota suci Yerusalem. Umat Kristin tentu saja ingin merebut kembali kota itu. Perang itu disebut Perang Salib karena pasukan Kristin menggunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu dan untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci.

Faktor utama penyebab terjadinya Perang Salib adalah agama, politik dan sosial ekonomi. Faktor agama, sejak Dinasti Seljuk merebut Baitulmakdis dari tangan Dinasti Fatimiah pada tahun 1070, pihak Kristin merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitulmakdis. Bahkan mereka yang pulang berjiarah sering mengelu karena mendapatkan perlakuan jelek oleh orang-orang Seljuk yang fanatik. Umat Kristin merasa perlakuan para penguasa Dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya.

Faktor politik, dipicu oleh kekalahan Bizantium --sejak 330 disebut Konstantinopel (Istambul)-- di Manzikart (Malazkirt atau Malasyird, Armenia) pada tahun 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk terlah mendorong Kaisai Alexius I Comnenus (Kaisar Constantinopel) untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan Dinasti Seljuk.

Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristin Eropah berani untuk ikut mengambil bagian dalam Perang Salib. Ketika itu Dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan, Dinasti Fatimiah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara khalifah Fatimiah di Mesir, khalifah Abbasiyah di Baghdad dan amir Umayyah di Cordoba yang mengistiharkan dirinya sebagai penguasa Kristin di Eropah untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam, seperti Dinasti-dinasti kecil di Edessa dan Baitulmakdis.

Sementara faktor sosial ekonomi dikuasai oleh pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa dan Pisa, untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai Timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu mereka rela menanggung sebahagian dana perang Salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristin Eropah memperolehi kemenangan.

Sejarawan Philip K Hitti penulis buku The History of The Arabs membahagi Perang Salib ke dalam tiga periode.

1. Disebut periode penaklukkan daerah-daerah kekuasaan Islam. pasukan Salib yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon mengorganisir strategi perang dengan rapih. Mereke berhasil menduduki kota suci Palestina (Yerusalem) tanggal 7 Juni 1099. Pasukan Salib ini melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang satu minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, serta tua dan muda. Kemenangan pasukan Salib dalam periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan situasi di kawasan itu.
2. Disebut periode reksi umat Islam (1144-1192). Jatuhnya daerah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib membangkitkan kesadaran kaum Muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangi, gubernur Mosul, kaum Muslimin bergerak maju membendung serangan kaum Salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Allepo dan Edessa. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan, terutama setelah muculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi (Saladin) di Mesir yang berhasil membebaskan Baitulmakdis (Jerusalem) pada 2 Oktober 1187, telah membangkitkan kembali semangat kaum Salib untuk mengirim ekspedisi militer yang lebih kuat.

3. Berlangsung pada tahun 1193 hingga 1291 ini lebih dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemanganti oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material dari pada motivasi agama.

Artikel sila rujuk di http://www.mesra.net/forum/index.php?

UMAT ISLAM MUSLIM ATAS KERUNTUHAN KHILAFAH UTSMANIYAH

Pada 3 Mac 1924, Mustafa Kamal la’natullahu ’alaih memutuskan untuk membubarkan Khilafah yang disebutnya sebagai “bisul sejak abad pertengahan”. Pada pagi 3 Mac 1924, diumumkan bahawa Majlis Nasional telah bersetuju dengan penghapusan Khilafah dan pemisahan agama dari urusan-urusan negara. Pada malamnya, Khalifah diusir secara paksa oleh polis dan askar. Secara rasmi, runtuhlah Khilafah Utsmaniyah pada 3 Mac 1924.

Pembubaran kepemimpinan umat Islam sedunia tersebut menggoncang seluruh dunia, termasuk alam Melayu. Sebagai tindakbalas terhadap keruntuhan Khilafah, sebuah Jawatankuasa Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924 dengan diketuai Wondosudirdjo (kemudian dikenali dengan nama Wondoamiseno) dari Sarikat Islam dan wakil ketua Kiai Haji A. Wahab Hasbullah. Tujuannya adalah untuk membahas jemputan kongres Khilafah di Kaherah.

Pertemuan ini dilanjuti dengan penyelenggaraan kongres Al-Islam Hindia ke3 di Surabaya pada 24-27 Disember 1924. Kongres ini disertai oleh 68 pertubuhan Islam yang mewakili pimpinan pusat (hoofd bestuur) mahu pun cabang (afdeling), serta mendapat dokongan bertulis dari 10 cawangan pertubuhan lain. Kongres ini dihadiri oleh ramai ulama dari seluruh penjuru Indonesia. Keputusan penting Kongres ini adalah melibatkan diri dalam pergerakan khilafah dan mengirimkan utusan yang mesti dianggap sebagai wakil seluruh umat Islam di Indonesia ke kongres dunia Islam. Kongres ini memutuskan untuk mengirim wakil ke Kaherah yang terdiri dari Surjopranoto (Sarikat Islam), Haji Fachruddin (Muhammadiyah), dan Kiai Haji A. Wahab dari kalangan ulama tradisi.

Oleh kerana ada perbezaan pendapat di kalangan Muhammadiyah, K.H.A. Wahab dan 3 penyokongnya, mereka mengadakan mesyuarat dengan kalangan ulama kaum tua dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka bersepakat mendirikan Jawatankuasa Rundingan Hijaz. Jawatankuasa ini ditubuhkan dengan dua maksud, iaitu pertama untuk mengimbangi Jawatankuasa Khilafat yang secara beransur-ansur jatuh ke tangan golongan pembaharu, dan kedua, untuk menyahut seruan Ibnu Sa’ud, pemerintah baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.

Jawatankuasa inilah yang kemudian diubah namanya menjadi Nahdatul Ulama (NU) di dalam suatu mesyuarat di Surabaya pada Januari 1926. Mesyuarat ini tetap meletakkan masalah Hijaz sebagai persoalan utama. Sekalipun terdapat perselisihan pendapat di kalangan Muhammadiyah, Sarikat Islam dan NU, tetapi mereka sama-sama memberi perhatian besar terhadap keruntuhan khilafah Islamiyah dan memandangnya sebagai persoalan utama kaum Muslim.

Sikap ini lahir dari keyakinan bahawa Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslim. Umat Islam Indonesia ketika itu memandang Sultan Turki sebagai Khalifah. Di antara tokoh Indonesia dari Sarikat Islam, HOS Cokroaminoto, menyatakan bahawa khalifah bukan semata-mata untuk umat Islam di jazirah Arab, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia. Beliau juga menegaskan bahawa khalifah merupakan hak bersama sesama muslim dan bukan penguasaan bangsa tertentu. Lebih tegas lagi, Cokroaminoto juga menyatakan selain dua kota suci Mekah-Madinah, khalifah adalah milik umat Islam sedunia. Ia menyarankan untuk mengirim utusan ke Kongres. Tujuannya adalah untuk “mempertanyakan mereka terhadap umat Islam sedunia”, dan “melakukan segala usaha yang dipertimbangkan berguna bagi umat Islam di negeri kita”. Di samping itu, mencari keterangan mengenai penerusan pemilihan khalifah. Bahkan, beliau mengkiaskan umat Islam laksana suatu tubuh. Kerananya, bila umat Islam tidak memiliki khalifah maka “seolah-olah badan tidak berkepala”.


PENUTUP

Berdasarkan beberapa catatan dan fakta sejarah dapat disimpulkan bahawa kesultanan Islam di alam Melayu memiliki hubungan yang erat dengan Khilafah Uthmaniyah. Bahkan bukti-bukti tersebut menggambarkan kesultanan Islam di Indonesia sebagai sebahagian dari wilayah Khilafah Islamiyah.

Ketika kekuatan Khilafah Uthmaniyah mulai lemah, penjajah kafir Barat (Inggeris) melalui ejennya, Mustafa Kamal, berjaya meruntuhkannya. Akibatnya, institusi penyatu umat Islam sedunia itu pun lenyap dan wilayah negeri-negeri Muslim pun berpecah belah di bawah kekuasaan penjajah.

Di alam Melayu sendiri, pasca penjajahan secara fizikal (ketenteraan), beberapa tokoh yang ingin mendirikan negara berdasarkan sistem politik Islam, juga mengalami kegagalan akibat adanya ‘pengkhianatan’. Akibatnya, alam Melayu berpecah belah menjadi negara-negara yang ‘merdeka’ atas dasar sekularisme dan nasionalisme. Hal ini menjadikan perpecahan negeri-negeri Muslim terus berlanjutan dan menjadikan kaum Muslim tetap dalam keadaan lemah.

Merujuk pada kenyataan sejarah yang ada, jelas bahawa ada usaha menyatukan kaum Muslim di berbagai negeri Muslim di alam Melayu atas dasar Islam. Bagi umat Islam di alam Melayu, perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam dan menyatukan wilayah Islam dalam Khilafah bukanlah hanya semata-mata wujud ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kegiatan tersebut sesungguhnya juga merupakan usaha untuk meneruskan sejarah, di samping usaha untuk melanjutkan perjuangan para Sultan dan Ulama’ soleh terdahulu yang telah menyatukan Nusantara dengan Khilafah Islamiyah. Sebaliknya, penentangan terhadap usaha ini merupakan pengingkaran terhadap sejarah alam Melayu, di samping pengingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala.

ISLAM DI ALAM MELAYU TERHADAP PENYATUAN UMAT DUNIA

Semasa Khilafah Islamiyah dalam kesusahan, di mana beberapa wilayahnya mula diduduki oleh penjajah, muncul usaha untuk mengukuhkan kesatuan Islam yang diterajui oleh Sultan Abdul Hamid II. Beliau mengatakan, “Kita wajib menguatkan ikatan kita dengan kaum Muslim di belahan bumi yang lain. Kita wajib saling mendekati dalam ikatan yang amat kuat. Sebab, tidak ada harapan lagi di masa depan kecuali dengan kesatuan ini.” Inilah gagasan yang dikenali sebagai Pan-Islamisme. Usaha menguatkan kesatuan Islam sampai ke Nusantara.

Snouck Hourgronje, penasihat Belanda, sentiasa memberikan maklumat kepada pemerintah Hindia Belanda bahawa ada usaha gerakan Pan-Islamisme untuk memujuk raja-raja dan pembesar-pembesar Hindia Belanda (kaum Muslim) untuk datang ke Istana Sultan Abdul Hamid II di Istanbul. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapai di Batavia, mengikut ulasan Snouck, adalah untuk mendapatkan persamaan kedudukan orang-orang Arab dan kemudian untuk semua orang Islam sederajat dengan orang-orang Eropah.

Jika tujuan ini sudah tercapai maka orang-orang Islam tidak lagi sukar mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari orang Eropah, bahkan boleh mengalahkan mereka sama sekali. Pemerintah Hindia Belanda amat risau bila kaum Muslim tahu bahawa Sultan Abdul Hamid II menyediakan biasiswa untuk pemuda Islam. Atas pembiayaan Sultan Abdul Hamid II, mereka masuk ke sekolah-sekolah yang tinggi untuk menerima pendidikan ilmiah dan mendapat kesedaran yang mendalam tentang kelebihan setiap muslim atas orang-orang kafir. Kesedaran dan kehinaan yang mendalam yang tidak harus mereka terima dan membiarkan diri mereka diperintah oleh orang kafir. Jika mereka telah menyelesaikan pelajaran dan telah menamatkan ibadah haji ke Mekah, mereka diharapkan dapat berperanan mengembangkan pemikiran Islam di daerah mereka.

Usaha pengukuhan kesatuan ini terus dilakukan. Pada tahun 1904 telah ada 7 hingga 8 konsul (utusan) telah ditempatkan Khilafah Utsmaniyah di Hindia Belanda. Diantara kegiatan para duta ini adalah mengedar mushaf al-Quran atas nama sultan, dan karya-karya teologi Islam dalam bahasa Melayu yang dicetak di Istanbul. Di antara kitab tersebut adalah tafsir al-Quran yang di halaman judulnya menyebut “Sultan Turki Raja semua orang Islam”.

Istilah Raja di sini sebenarnya adalah kata al-Malik yang bererti pemimpin, dan semua orang Islam mengantikan istilah Muslimin. Jadi, sebutan tersebut menunjukkan pengisytiharan Khalifah bahawa beliau adalah pemerintah umat Islam sedunia. Hal ini menunjukkan bahawa khilafah Uthmaniyah terus berusaha untuk menyatukan kesultanan Melayu ke dalamnya, termasuk melalui penyebaran al-Quran.

Sebagai tindakbalas terhadap gerakan penyatuan Islam oleh Khilafah Uthmaniyah ini, terdapat beberapa pertubuhan pergerakan Islam di Alam Melayu yang mendokong gerakan tersebut di Hindia Belanda. Abu Bakar Atjeh menyebutkan di antara pertubuhan itu adalah Jam’iyat Khoir yang didirikan pada 17 Julai 1905 oleh keturunan Arab.

Karangan-karangan pergerakan Islam ini di Nusantara dimuatkan dalam akhbar dan majalah di Istanbul, di antaranya majalah Al-Manar. Khalifah Abdul Hamid II di Istanbul pernah mengirim utusannya ke Indonesia, Ahmed Amin Bey, atas permintaan dari kumpulan tersebut untuk mengkaji keadaan umat Islam di Indonesia. Akibatnya, pemerintah penjajah Hindia Belanda melarang orang-orang Arab mengunjungi beberapa daerah tertentu.

Pertubuhan pergerakan Islam lain yang muncul sebagai sambutan positif terhadap penyatuan ini adalah Sarikat Islam. Bendera Khilafah Uthmaniyah dikibarkan pada Kongres Nasional Sarikat Islam di Bandung pada tahun 1916, sebagai simbol perpaduan sesama muslim dan penentangan terhadap penjajahan. Ketika itu, salah satu usaha yang dilakukan Khilafah Uthmaniyah adalah menyebarkan seruan jihad dengan atasnama khalifah kepada segenap umat Islam, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai Jawa. Di antara seruan tersebut adalah:

“Wahai saudara seiman, perhatikanlah berapa negara lain menjajah dunia Islam. India yang luas dan berpenduduk 100 juta muslim dijajah oleh sekelompok kecil musuh dari orang-orang kafir Inggeris. 40 juta muslim Jawa dijajah oleh Belanda. Maghribi, Algeria, Tunisa, Mesir dan Sudan menderita dibawah cengkaman musuh Tuhan dan RasulNya. Juga Kuzestan, berada di bawah tekanan penjajah musuh iman. Parsi dipecah-belah. Bahkan takhta khilafah pun, oleh musuh-musuh Tuhan selalu ditentang dengan segala macam cara”.

Hakikat ini memberikan gambaran bagaimana Khilafah Uthmaniyah memberi dokongan dan bantuan kepada kaum Muslim Indonesia serta memandangnya sebagai satu tubuh, bahkan menyeru untuk membebaskan diri dari penjajah musuh iman. Dalam hal ini kaum Muslim memberikan sambutan positif terhadap usaha pengukuhan kesatuan umat Islam sedunia tersebut.

Hubungan Politik Aceh dan Kerajaan Uthmaniyah


Portugis meluaskan pengaruhnya bukan hanya ke Timur Tengah tetapi juga ke Samudera India. Raja Portugis Emanuel I secara terang-terangan menyampaikan tujuan utama ekspedisi tersebut dengan mengatakan, “Sesungguhnya tujuan dari pencarian jalan laut ke India adalah untuk menyebarkan agama Kristian, dan merampas kekayaan orang-orang Timur”. Khilafah Uthmaniyah tidak berdiam diri. Pada tahun 925H/1519 M, Portugis di Melaka digemparkan oleh berita tentang penghantaran armada ‘Utsmani’ untuk membebaskan Muslim Melaka dari penjajahan kafir. Khabar ini tentu saja sangat menggembirakan umat Islam setempat.


Ketika Sultan Ala Al-Din Riayat Syah Al-Qahhar naik takhta di Aceh pada tahun 943 H/1537 M, ia menyedari keperluan Aceh untuk meminta bantuan ketenteraan dari Turki. Bukan hanya untuk mengusir Portugis di Melaka, tetapi juga untuk menakluk wilayah lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera, seperti daerah Batak. Al-Kahar menggunakan pasukan Turki, Arab dan Habsyah. Pasukan Khilafah 160 orang dan 200 orang askar dari Malabar, membentuk kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Al-Kahhar selanjutnya mengerahkan untuk menakluk wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada 946 H/1539 M. Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan Aceh dengan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, anak saudara Pasya Utsmani di Kaherah.

Seorang sejarawan Universiti Kebangsaan Malaysia, Lukman Taib, mengakui adanya bantuan Khilafah Uthmaniyah dalam penaklukan terhadap wilayah sekitar Aceh. Menurut Taib, perkara ini merupakan ungkapan perpaduan umat Islam yang memungkinkan Khilafah Uthmaniyah melakukan serangan langsung terhadap wilayah sekitar Aceh. Bahkan, Khilafah mendirikan akademi tentera di Aceh bernama ‘Askeri Beytul Mukaddes’ yang diubah menjadi ‘Askar Baitul Maqdis’ yang lebih sesuai dengan loghat Aceh. Maktab ketenteraan ini merupakan pusat yang melahirkan pahlawan dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Demikianlah, hubungan Aceh dengan Khilafah yang sangat akrab. Aceh merupakan sebahagian dari wilayah Khilafah. Persoalan umat Islam Aceh dianggap Khilafah sebagai persoalan dalam negeri yang mesti segera diselesaikan.

Nur Al-Din Al-Raniri dalam Bustan Al-Salathin meriwayatkan, Sultan Ala Al-Din Riayat Syah Al-Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk mengadap Khalifah. Utusan ini bernama Huseyn Effendi yang fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji. Pada Jun 1562 M, utusan Aceh itu tiba di Istanbul untuk meminta bantuan ketenteraan Uthmaniyah untuk menghadapi Portugis. Duta itu dapat mengelak dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul, ia mendapat bantuan Khilafah, dan menolong Aceh membangkitkan askarnya sehingga dapat menakluk Aru dan Johor pada 973 H/1564 M.


Hubungan Aceh dengan Khilafah terus berlanjutan, terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Menurut seorang penulis Aceh, pengganti Al-Qahhar Ke2 iaitu Sultan Mansyur Syah (985-998 H/1577-1588 M) memperbaharui hubungan politik dan ketenteraan dengan Khilafah. Hal ini disahkan oleh sumber sejarah Portugis. Uskup Jorge de Lemos, setiausaha Raja Muda Portugis di Goa, pada tahun 993 H/1585 M, melaporkan kepada Lisbon bahawa Aceh telah kembali berhubungan dengan Khalifah Utsmani untuk mendapatkan bantuan ketenteraan untuk melancarkan peperangan baru terhadap Portugis. Pemerintah Aceh berikutnya, Sultan Ala Al-Din Riayat Syah (988-1013 H/1588-1604 M) juga dilaporkan telah melanjutkan lagi hubungan politik dengan Turki. Bahkan, Khilafah Uthmaniyah dikatakan telah mengirim sebuah bintang kehormat kepada Sultan Aceh, dan mengizinkan kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Khilafah.

Hubungan akrab antara Acheh dan Khilafah Othmaniah telah berperanan mempertahankan kemerdekaannya selama lebih 300 tahun. Kapal-kapal atau perahu yang digunakan Aceh dalam setiap peperangan terdiri dari kapal kecil yang laju dan kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar atau tongkang yang mengarungi lautan hingga Jeddah berasal dari Turki, India, dan Gujerat. Dua daerah ini merupakan wilayah Khilafah Uthmaniyah. Menurut Court, kapal-kapal ini cukup besar, berukuran 500 sampai 2000 tan. Kapal-kapal besar dari Turki dilengkapi meriam dan senjata lain digunakan Aceh untuk menyerang penjajah Eropah yang mengganggu wilayah-wilayah muslim di Nusantara. Aceh tampil sebagai kekuatan besar yang amat ditakuti Portugis kerana diperkuat oleh pakar senjata dari Turki sebagai bantuan Khilafah kepada Aceh.
Menurut sumber Aceh, Sultan Iskandar Muda (1016-1046 H/1607-1636 M) mengirimkan armada kecil yang terdiri dari tiga buah kapal. Ia tiba di Istanbul setelah belayar dua setengah tahun melalui Tanjung Harapan. Ketika misi ini mereka kembali ke Aceh dengan bantuan senjata, pakar tentera, dan sepucuk surat tentang persahabatan Uthmani dan hubungannya dengan Aceh. 12 pakar tentera itu dipanggil sebagai pahlawan di Aceh. Mereka juga dikatakan begitu ahli sehingga mampu membantu Sultan Iskandar Muda, tidak hanya dalam membina benteng yang kukuh di Banda Aceh, tetapi juga untuk membina istana kesultanan.

Kesan kejayaan Khilafah Utsmaniyah menghalang Portugis di Lautan Hindi tersebut amat besar. Diantaranya mampu mempertahankan tempat-tempat suci dan jalan-jalan untuk menunaikan haji; kesinambungan pertukaran barang-barang India dengan pedagang Eropah di pasar Aleppo (Syria), Kaherah, dan Istanbul; serta kesinambungan laluan perdagangan antara India dan Indonesia dengan Timur Jauh melalui Teluk Arab dan Laut Merah.

Hubungan beberapa kesultanan di Nusantara dengan Khilafah Uthmaniyah yang berpusat di Turki nampak jelas. Misalnya, Islam masuk Buton (Sulawesi Selatan) abad 16M. Silsilah Raja-Raja Buton menunjukkan bahawa setelah masuk Islam, Lakilaponto dilantik menjadi ‘sultan’ dengan gelar Qaim ad-Din (penegak agama) yang dilantik oleh Syekh Abd al-Wahid dari Mekah. Sejak itu, dia dikenali sebagai Sultan Marhum dan semenjak itu juga nama sultan disebut dalam khutbah Jumaat. Menurut sumber setempat, penggunaan gelaran ‘sultan’ ini berlaku setelah dipersetujui Khilafah Uthmaniyah (ada juga yang mengatakan dari penguasa Mekah). Syeikh Wahid mengirim khabar kepada Khalifah di Turki. Realiti ini menunjukkan Mekah berada dalam kepemimpinan Khilafah, dan Buton memiliki hubungan ‘struktur’ secara tidak kuat dengan Khilafah Turki Utsmani melalui perantaraan Syekh Wahid dari Mekah.

Sementara itu, di wilayah Sumatera Barat, Pemerintah Alam Minangkabau yang memanggil dirinya sebagai “Aour Allum Maharaja Diraja” dipercayai adalah adik lelaki sultan Ruhum (Rum). Orang Minangkabau percaya bahawa pemerintah pertama mereka adalah keturunan Khalifah Rum (Utsmani) yang ditugaskan untuk menjadi Syarif di wilayah tersebut. Ini memberikan maklumat bahawa kesultanan tersebut memiliki hubungan dengan Khilafah Uthmaniyah.

Di samping adanya hubungan langsung dengan Khilafah Uthmaniyah, ada beberapa kesultanan yang berhubungan secara tidak langsung, misalnya kesultanan Ternate. Pada tahun 1570an, ketika perang Soya-soya melawan Portugis, Sultan Ternate, Baabullah, dibantu oleh para sangaji dari Nusa Tenggara yang terkenal dengan armada perahu dan Demak dengan askar Jawa. Begitu juga Aceh dengan armada laut yang perkasa dan kekuatan 30,000 buah kapal perang telah menyekat pelabuhan Sumatera dan menyekat pengiriman bahan makanan dan peluru Portugis melalui India dan Selat Melaka. Musuh Ternate adalah musuh Demak.

Berdasarkan beberapa hakikat ini jelas bahawa kesultanan Islam di Nusantara memiliki hubungan dengan Khilafah Utsmaniyah. Bentuk hubungan tersebut berbentuk perdagangan, ketenteraan, politik, dakwah, dan kekuasaan.

Kerajaan Uthmaniyah,Aceh dan Portugis

PENJAGA PERJALANAN HAJI NUSANTARA

Kedudukan Khilafah Uthmaniyah sebagai khilafah Islam, terutama setelah ‘futuhat’(pembukaan) ke atas Istanbul (Konstantinopel), ibunegeri Rom Timur, pada 857 H/1453 M, telah menyebabkan nama Turki melekat di hati umat Islam Nusantara. Nama yang terkenal bagi Turki di Nusantara ialah “Sultan Rum.” Istilah “Rum” tersebar sebagai sebutan kepada Kesultanan Turki Utsmani. Mulai ketika itu, kekuatan politik dan budaya Rum (Turki Utsmani) tersebar ke berbagai wilayah Dunia Muslim, termasuk ke alam Melayu.

Kekuatan politik dan ketenteraan Khilafah Utsmaniyah mulai terasa di kawasan lautan India pada awal abad ke-16. Sebagai khalifah kaum Muslim, Turki Utsmani memiliki kedudukan sebagai ‘khadimul haramayn’ (penjaga dua tanah haram, iaitu Mekah dan Madinah). Pada kedudukan ini, para Sultan Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan haji. Seluruh laluan haji di wilayah kekuasaan Utsmani ditempatkan di bawah kawalannya. Rombongan haji dapat menuju Mekah tanpa halangan atau rasa takut menghadapi gangguan Portugis. Pada 954 H/1538 M, Sultan Sulayman I (berkuasa 928 H/1520-1566 M) mengirimkan armada yang kuat di bawah Gabenor Mesir, Khadim Sulayman Pasya, untuk membebaskan semua pelabuhan yang dikuasai Portugis untuk mengamankan perjalanan haji ke Jeddah.

Khilafah Uthmaniyah juga mengamankan laluan jamaah haji dari wilayah sebelah Barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudera Hindia. Kehadiran angkatan laut Utsmani di Lautan Hindia pada 904 H/1498 M tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya penglibatan Turki dalam perdagangan di kawasan ini. Ini memberi sumbangan penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai kesan sampingan perjalanan ibadah haji. Pada saat yang sama Portugis juga meningkatkan kehadiran armadanya di Lautan India, tapi angkatan laut Utsmani mampu menegakkan kekuatannya di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, dan Lautan India sepanjang abad ke-16.

Berkaitan dengan mengamankan laluan haji, Selman Reis (936H/1528M), laksamana Khilafah Uthmaniyah di Laut Merah, terus memantau pergerakan Portugis di Lautan Hindia, dan melaporkannya ke pusat pemerintahan di Istanbul. Salah satu bunyi laporan yang dikutip Obazan ialah seperti berikut:

“(Portugis) juga menguasai pelabuhan (Pasai) di pulau besar yang disebut Syamatirah (Sumatera)… Dikatakan, mereka mempunyai 200 orang kafir di sana (Pasai). Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuhan Melaka yang berhadapan dengan Sumatera…. Oleh itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan, insyaAllah, bergerak melawan mereka, maka kehancuran menyeluruh mereka tidak dapat dielakkan lagi, kerana satu benteng tidak boleh menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk penentangan yang bersepadu.”

Laporan ini memang cukup beralasan, kerana pada tahun 941 H/1534 M, sebuah skuadron Portugis yang diketuai oleh Diego da Silveira menghadang beberapa kapal dari Gujarat dan Aceh melalui Selat Bab el-Mandeb di Muara Laut Merah.

PENGAKUAN ALAM MELAYU TERHADAP KHILAFAH ISLAMIYAH

Pengaruh Khalifah terhadap kehidupan politik alam Melayu sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya Khilafah (Daulah Islamiyah). Kejayaan umat Islam mengalahkan Kerajaan Parsi (Iran) dan menduduki sebahagian besar wilayah Rom Timur, seperti Mesir, Syria, dan Palestin, di bawah kepemimpinan Umar bin al-Khattab telah menempatkan Daulah Islamiyah sebagai kuasa besar dunia sejak abad ke-7 M. Ketika Khilafah diperintah Bani Umayyah (660-749 M), pemerintah di Nusantara -yang masih beragama Hindu sekalipun – mengakui kebesaran Khilafah.

Pengakuan terhadap kebesaran khalifah dibuktikan dengan adanya 2 pucuk surat yang dikirim oleh Maharaja Srivijaya kepada Khalifah di zaman Bani Umayyah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyyah, dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat pertama ditemui dalam sebuah diwan (arkib) Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umayr yang disampaikan melalui Abu Ya’yub Ats-Tsaqofi, yang kemudian disampaikan melalui Al-Haytsam bin Adi. Al-Jahizh yang mendengar surat itu dari Al-Haytsam menceritakan pendahuluan surat itu sebagai berikut:

“Dari Raja Al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, (dan) yang istananya dibuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon gaharu, kepada Muawiyah………”

Surat kedua didokumentasikan oleh Abd Rabbih (246-329 H/860-940 M) dalam karyanya Al-Iqd Al-Farid. Petikan surat tersebut adalah seperti berikut:

“Dari Raja di Raja…; yang adalah keturunan seribu raja … kepada Raja Arab (Umar bin Abdul Aziz) yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan; dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.”

Selain itu, Farooqi menemui sebuah arkib Utsmani yang mengandungi sebuah petisi dari Sultan Ala Al-Din Riayat Syah kepada Sultan Sulayman Al-Qanuni yang dibawa oleh Huseyn Effendi. Dalam surat ini, Aceh mengakui pemimpin Utsmani sebagai Khalifah Islam. Selain itu, surat ini juga mengandungi laporan tentang kegiatan askar Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap pedagang muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Mekah. Oleh itu, bantuan Utsmani amat diperlukan untuk menyelamatkan kaum Muslim yang terus di serang oleh Farangi (Portugis) kafir.
Sulayman Al-Qanuni wafat pada tahun 974 H/1566 M tetapi permintaan Aceh mendapat sokongan Sultan Selim II (974-982 H/1566-1574 M), dengan mengeluarkan perintah kesultanan untuk menghantar sepasukan besar tentera ke Aceh.

Sekitar September 975 H/1567 M, Laksamana Turki di Suez, Kurtoglu Hizir Reis, diperintahkan berlayar menuju Aceh dengan sejumlah pakar senjata, tentera dan meriam. Pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama mana yang diperlukan oleh Sultan. Namun dalam perjalanan, hanya sebahagian armada besar ini yang sampai ke Aceh kerana dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman yang berakhir tahun 979 H/1571 M. Menurut catatan sejarah, pasukan Turki yang tiba di Aceh pada tahun 1566-1577 M sebanyak 500 orang, termasuk pakar senjata, penembak, dan pakar teknikal. Dengan bantuan ini, Aceh menyerang Portugis di Melaka pada tahun 1568 M.

Kehadiran armada tentera Kurtoglu Hizir Reis disambut dengan sukacita oleh umat Islam Aceh. Mereka disambut dengan upacara besar. Kurtoglu Hizir Reis kemudian digelar sebagai gabenor (wali) Aceh yang merupakan utusan rasmi khalifah yang ditempatkan di daerah tersebut. Ini menunjukkan bahawa hubungan Nusantara dengan Khilafah Utsmaniyah bukanlah hanya hubungan persaudaraan melainkan hubungan politik kenegaraan. Adanya wali Turki di Aceh lebih mengisyaratkan bahawa Aceh merupakan sebahagian dari Khilafah Islamiyah.

Banyak institusi politik melayu di Nusantara mendapatkan gelaran sultan dari pemerintah tertentu di Timur Tengah. Pada tahun 1048H/1638 M, pemimpin Banten, Abd al-Qodir (berkuasa 1037-1063H/1626-1651) dianugerahkan gelaran sultan oleh Syarif Mekah sebagai hasil dari misi khusus yang dikirim olehnya untuk tujuan itu ke Tanah Suci. Sementara itu, kesultanan Aceh terkenal mempunyai hubungan erat dengan pemerintah Turki Ustmani dan Haramain. Begitu juga Palembang (Sumatera) dan Makasar yang turut menjalin hubungan khusus dengan penguasa Mekah. Pada ketika itu, para penguasa Mekah merupakan sebahagian dari Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki.

Dari penggunaan istilah, kesultanan Islam di Nusantara sering mengaitkan dirinya dan tidak terpisah dari kekhalifahan. Beberapa kitab Jawi klasik mencatatkan perkara ini. Hikayat Raja-raja Pasai (hal. 58, 61-62, 64), misalnya, memanggil nama rasmi kesultanan Samudra Pasai sebagai “Samudera Dar al-Islam”. Istilah Dar al-Islam juga digunakan di dalam kitab Undang-undang Pahang untuk memanggil kesultanan Pahang. Nur al-Din al-Raniri, dalam Bustan al-Salatin (misalnya, pada hlm. 31, 32, 47), menyebut kesultanan Aceh sebagai Dar al-Salam. Istilah ini juga digunakan di Pattani ketika pemimpin setempat, Paya Tu Naqpa, masuk Islam dan mengambil nama Sultan Ismail Shah Zill Allah fi-Alam yang bertakhta di negeri Pattani Dar al-Salam (Hikayat Patani, 1970:75).

Dalam ilmu politik Islam klasik, dunia ini terbahagi dua, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam merupakan daerah yang diterapkan hukum Islam dan keamanannya ada pada tangan kaum Muslim. Sedangkan Dar al-Harb adalah lawan dari kata Dar al-Islam. Penggunaan istilah “Dar al-Islam” atau “Dar al-Salam” menunjukkan bahawa para pemerintah Melayu menerima konsep geopolitik Islam tentang pembahagian dua wilayah dunia itu. Konsep geopolitik ini semakin jelas ketika bangsa-bangsa Eropah —dimulai oleh “bangsa Peringgi” (Portugis) yang kemudian disusul bangsa-bangsa Eropah lainnya, khususnya Belanda dan Inggeris— mulai bermaharajalela di kawasan Lautan India dan Selat Melaka (Sulalat al-Salatin, 1979:244-246). Mereka melakukan penjajahan fizikal dan menyebarkan agama Kristian.

Khilafah Turki Uthmaniyah, seperti disebutkan oleh orientalis, Hurgronje (1994, halaman 1631), bersifat pro-aktif dalam memberikan perhatian kepada penderitaan kaum Muslim di Indonesia dengan cara membuka perwakilan pemerintahannya (konsulat) di Batavia pada akhir abad ke-19. Para kedutaan Turki berjanji kepada umat Islam yang ada di Batavia untuk memperjuangkan pembebasan hak-hak orang-orang Arab sederajat dengan orang-orang Eropah. Selain itu, Turki juga akan berusaha supaya seluruh kaum Muslim di Hindia Belanda bebas dari penindasan Belanda.

Lebih dari semua itu, Aceh banyak didatangi para ulama dari berbagai belahan dunia Islam lainnya. Syarif Mekah mengirim utusannya ke Aceh seorang ulama bernama Syekh Abdullah Kan’an sebagai guru dan muballigh. Sekitar tahun 1582, datang 2 orang ulama besar dari negeri Arab, yakni Syekh Abdul Khayr dan Syekh Muhammad Yamani. Di samping itu, di Aceh sendiri lahir sejumlah ulama besar, seperti Syamsuddin Al-Sumatrani dan Abdul Rauf al-Singkeli.

Abdul Rauf Singkel mendapat tawaran dari Sultan Aceh, Safiyat al-Din Shah menjadi Kadi dengan gelaran Qadi al-Malik al-Adil yang kosong kerana Nur al-Din Al-Raniri kembali ke Ranir (Gujarat). Setelah melakukan berbagai pertimbangan, Abdul Rauf menerima tawaran tersebut. Beliau menjadi qadi dengan sebutan Qadi al-Malik al-Adil. Abdul Rauf telah diminta oleh Sultan untuk menulis sebuah kitab sebagai rujukan (qaanun) penerapan syariat Islam. Buku tersebut kemudian diberi judul Mir’at al-Tullab.

Berbagai kenyataan sejarah tadi menegaskan adanya pengakuan dan hubungan erat antara Alam Melayu dengan Khilafah Uthmaniyah. Bahkan, bukan hanya hubungan persaudaraan atau persahabatan tetapi adalah hubungan ‘kesatuan’ sebahagian dari Khilafah Utsmaniyah (Dar al-Islam).

KHILAFAH ISLAMIYAH DAN ALAM MELAYU “SEJARAH YANG DISEMBUNYIKAN”

Dr. Sallehuddin Ibrahim
Ikatan Intelektual Nusantara, [IKIN]

Seorang orientalis, Profesor William R. Roff (University of Edinburgh, Scotland), berkata bahawa ada keinginan besar di kalangan pengkaji Barat sejak penjajahan sehingga ketika ini untuk mengurangkan peranan Islam dan peranan Khilafah di kalangan masyarakat Muslim di alam Melayu. Malangnya ada tokoh politik, pemikir dan sejarawan Muslim yang terpengaruh dengan Barat sehingga mereka menyembunyikan malah ada yang menghina Khilafah.

Profesor Anthony Reid yang banyak membuat kajian tentang hubungan Khilafah dan Alam Melayu mengatakan, “Untuk Muslim Asia Tenggara, Khilafah Uthmaniyah yang terletak jauh di Turki mewakili suatu impian; keinginan untuk bernaung di bawah kekuasaan Islam ketika berlaku kemerosotan politik Islam. Tetapi terdapat tempoh penting yang menyaksikan impian itu mendatangkan kesan politik yang nyata” Beliau juga menegaskan,“Tidak perlu lagi diperkatakan bahawa impian supaya wujud kuasa Muslim yang kuat lagi maju terus memberi ilham kepada Muslim di mana-mana yang merasakan mereka lemah dan dijajah. Khilafah Uthmaniyah tersemat dalam hati mereka selama 400 tahun.”

Jika dilihat asal-usul Johor, ia berasal dari perkataan Arab ‘Jauhar’ yang bermakna permata. Hubungan Johor dengan Khilafah amat akrab khususnya sejak 1885 (Johor diperintah oleh Sultan Abu Bakar) hingga 1922 (Johor diperintah Sultan Ibrahim). Beberapa buah bangunan khasnya istana-istana dan masjid-masjid dipengaruhi oleh bentuk-bentuk bangunan lama di wilayah Khilafah. Pada 22 Februari 1893, Sultan Abu Bakar (Johor) dan Dato’ Abdul Rahman bin Andak (Dato’ Seri Amar DiRaja Johor) melawat ibukota Khilafah Uthmaniyyah dan berjumpa dengan Sultan Abdul Hameed Ke-2 di Turki. Sultan Abu Bakar dan pengiring-pengiringnya dikurniakan bintang-bintang kebesaran Darjah Utama Khilafah Uthmaniyah. Hikayat Johor meriwayatkan:

“… hingga pada akhirnya lantaslah Yang Maha Mulia (Sultan Johor) berjumpa dengan Yang Maha Mulia Sultan Abdul Hamid Khan di Konstantinopel (Istanbul). Maka diterimalah oleh baginda dengan sebaik-baik terimaan serta diraikan dengan secukup-cukupnya kerana amatlah gemar Yang Maha Mulia Sultan Turki itu melihatkan seorang raja sebelah timur begitu baik bawaan dan aturannya pada hal beragama Islam.”

Hubungan Sultan Abu Bakar dengan Sultan Abdul Hamid Ke-2 tetap merujuk kepada Khilafah. Sultan Abdul Hamid Ke-2 telah menjalin hubungan keluarga dengan mengurniakan dua orang wanita Turki, Khadijah Hanim untuk bernikah dengan Sultan Abu Bakar dan Ruqaiyah Hanim untuk bernikah dengan Engku Majid bin Temenggung Ibrahim (adinda Sultan Abu Bakar). Mereka dari wanita-wanita kesayangan ibu sultan dan isteri sultan. Tugasnya sebagai pengelola di istana Khilafah. Kebanyakan mereka dari Kaukasia (utara Turki, kini Georgia, Rusia).

Jauh sebelum merdeka dari penjajahan fizikal (ketenteraan) di alam Melayu telah berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam yang berbentuk kesultanan. Mulai dari kesultanan Aceh yang terletak di hujung barat, kesultanan Melaka, kesultanan Johor, hingga kesultanan Ternate di hujung timur.

Berbagai catatan sejarah membuktikan bahawa kesultanan-kesultanan Islam tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan sangat erat dengan Khilafah Islamiyah, khususnya Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Tulisan ini akan mengulas secara ringkas beberapa bukti sejarah yang menggambarkan hubungan kesatuan antara kesultanan-kesultanan Islam di wilayah Nusantara dengan Khilafah Islamiyah.

Artikel dipetik daripada http://www.bicaramuslim.com/bicara7/